JAKARTA – Dalam sebuah acara yang menarik perhatian, Menteri Kebudayaan Fadli Zon berbicara tentang pentingnya mengarahkan kembali kebijakan ekonomi di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam diskusi yang berlangsung di acara bedah buku “Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung” yang ditulis oleh wartawan senior J. Osdar, Fadli menekankan perlunya melakukan “koreksi terhadap neoliberalisme.” Menurutnya, praktik liberalisasi ekonomi yang berlebihan telah melampaui batas yang seharusnya.
Koreksi Neoliberalisme sebagai Agenda Utama
Fadli Zon menyampaikan bahwa salah satu agenda utama Prabowo adalah mengembalikan ekonomi Indonesia ke jalur yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945. “Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif, yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat,” jelas Fadli dengan tegas.
Lebih lanjut, Fadli menjelaskan bahwa gagasan tersebut bukanlah sekadar pencitraan atau strategi jangka pendek. Dia mengenal Prabowo sejak tahun 1993 saat aktif di Center for Policy and Development Studies (CPDS), dan meyakini bahwa kebijakan yang ada saat ini merupakan hasil dari “dialektika pemikiran panjang.”
Pelaksanaan Akal Sehat dalam Politik
Dalam pandangan Fadli, apa yang dilakukan Prabowo saat ini adalah manifestasi dari akal sehat itu sendiri. “Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri,” ungkapnya. Menurutnya, politik akal sehat harus diimplementasikan melalui jalur politik, bukan hanya menjadi wacana tanpa realisasi.
Fadli juga memberikan contoh dari sejarah para pendiri bangsa yang menggunakan partai politik sebagai sarana untuk mewujudkan ide-ide mereka, seperti Soekarno, Hatta, Sutan Sjahrir, dan Mohammad Natsir. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi politik di Indonesia memang memiliki akar yang kuat dan berlandaskan pada nilai-nilai yang jelas.
Tiga Pilar Pemerintahan Prabowo
Dalam diskusi yang berlangsung, Fadli memaparkan tiga pilar utama yang sedang dibangun oleh pemerintahan Prabowo. Pilar-pilar ini mencakup:
2. **Getting Intervention Right**: Melakukan intervensi negara yang tepat untuk memastikan kesejahteraan masyarakat.
3. **Getting Coordination Right**: Meningkatkan koordinasi lintas sektor agar setiap kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik.
Dengan pendekatan ini, Fadli berharap pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan kondisi ekonomi yang lebih baik.
Insight Praktis dari Diskusi
Dari diskusi ini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Pertama, pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ekonomi konstitusi kita. Kedua, perlunya keberanian untuk melakukan koreksi terhadap praktik-praktik ekonomi yang mungkin tidak lagi relevan. Terakhir, koordinasi antara berbagai sektor dan institusi adalah kunci untuk mencapai visi yang lebih besar bagi negara kita.
Kesimpulan
Acara bedah buku ini tidak hanya menjadi ajang diskusi, tetapi juga menegaskan pentingnya kembali ke nilai-nilai dasar dalam kebijakan ekonomi. Dengan penekanan pada koreksi terhadap neoliberalisme dan pengembalian ke Pasal 33 UUD 1945, Fadli Zon mengajak kita untuk berpikir lebih kritis tentang arah ekonomi Indonesia. Melalui dialog dan kolaborasi, diharapkan kita dapat menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat.
